Sorong, Radar24Jam
Kepala kepolisian negara Indonesia Di mintah melakukan pemeriksaan khusus terhadap Kabalai Gakkum wilayah maluku dan Papua di sorong provinsi Papua barat daya.
Sesuai pernyataan kepala suku moi Maya yang juga menjabat sebagai kepala distri di salawati selatan mengatakan, akan mengungkap adanya dugaan intimidasi oleh oknum pengusaha kayu yang bekerja sama dengan oknum petugas Gakkum yang berada di manokwari bersama aparat penegak hukum lingkungan hidup kementrian kehutanan No. 5.4/PHL/IPHH/HPL.4.1/81/2025.
Menurut kepala distrik, berdasakan pulbaket dan pulsasi menimbulkan fitnah terhadap PT. Bangkit Cipta Mandiri (BCM). Dalam rana ini PT BCM dituduh secara sepihak melakukan pengambilan kayu di kawasan hutan konservasi di salawati utara kabupaten raja ampat.
Padahal lokasi operasi PT BCM Berada di salawati selatan kabupaten sorong Provinsi Papua barat daya. Selanjutanya PT BCM Melakukan pengangkutan kayu secara legal, menuju makasar memakai lampiran dokumen dari dinas lingkungan hidup, kehutanan dan pertanahan (LHKP) Provinsi Papua Barat Daya, di lanjukan dengan nota angkut PT BCM Ke Makasar, selain itu PT BCM Selalu membayar Penerimaan negara Bukan Pajak (PNBP), seperti DR/PSDH, Namun Ironisnya Beberapa pengusaha kayu Di Kabupaten sorong yang Juga mengirim kayu keluar daerah tidak pernah di periksa, atau di minta klarifikasi dokumen oleh petugas Gakkum, hal ini seakan diduga keras ada tebang pilih atau dendam lama kepada PT BCM?? ungkap kepala suku moi maya sabtu 7 Juni 2025 di kota sorong.
Dari kejelasan tersebut kepala distrik salawati selatan meminta menteri kehutanan Dirjen Gakkum serta komisi pemberantasan korupsi (KPK) Untuk turun langsung ke Papua barat daya, guna melakukan pemeriksaan dokumen atas seluruh pengiriman kayu dari sorong ke luar daerah.
Dan kami juga ada bukti bukti dokumen dan nota angkut perusahaan perusahaan yang di curigai melakukan pelanggaran, saya sebagai kepala suku moi Maya, dan kepala distrik salawati selatan sangat menyesal dengan adanya dugaan pembiaran terhadap mafia kayu di Papua barat daya, hal tersebut justru merugikan Negara, Namun Gakkum dan kementerian kehutanan tidak berani melakukan penindakan tegas dan keras maka saya sangat menyesal hukum positif negara kita mau di bawa kemana, ataukah kami mengaduh ke Pencipta langit dan bumi?? Jelasnya dengan nada tegas.
Ketidak adilan ini telah mencederai hak hak masyarakat adat yang justru ingin bersinergi secara legal dengan pengusaha, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka orang Papua Asli (OAP).
Saya sebagai tokoh masyarakat soleman mate dan kuasa direktur PT. BCM, Moses saimar mendesak presiden RI, segera bertindak dan memastikan hukum di tegakan secara adil dan transparan, agar oknum dugaan mafia kayu di provinsi Papua barat daya segera di proses.
TIM RED.
0 Komentar