Blitar, Radar24jam.com
Pemangkasan Dana Desa menjadi salah satu persoalan yang mendapat sorotan dalam pertemuan anggota DPRD Jawa Timur Guntur Wahono bersama sejumlah kepala desa dan perangkat pemerintahan desa di Kabupaten Blitar.
Persoalan tersebut mencuat dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Terhadap Dinamika Pemerintahan yang berlangsung di Hall Grand Mansion Hotel Kanigoro, Kamis 1 Oktober 2026.
Guntur mengatakan, banyak kepala desa menyampaikan kondisi anggaran desa yang semakin terbatas. Salah satu yang paling banyak dikeluhkan adalah pemotongan Dana Desa yang disebut berada di kisaran 70 persen.
Menurut Guntur, kondisi tersebut berpengaruh terhadap kemampuan desa dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Terlebih, sebelum pemangkasan dilakukan, anggaran yang tersedia juga belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan masyarakat.
“Dengan angka seratus persen saja masih banyak sektor yang belum bisa mereka danai, apalagi saat ada pemangkasan seperti ini,” kata Guntur.
Ia menyebut, para kepala desa berharap besaran Dana Desa dapat dikembalikan seperti sebelumnya. Namun, kebijakan mengenai anggaran tersebut berada dalam kewenangan pemerintah pusat.
Guntur memahami pemerintah pusat saat ini memiliki sejumlah program strategis yang juga membutuhkan dukungan anggaran. Di antaranya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, diperlukan sumber pembiayaan lain untuk program-program tersebut sehingga tidak semakin mengurangi ruang anggaran yang dapat dimanfaatkan desa.
“Untuk menyelamatkan anggaran Dana Desa, anggaran KDMP dan MBG harus dicarikan sumber lain,” ujarnya.
Desa Mulai Cari Alternatif Pembiayaan
Keterbatasan Dana Desa membuat pemerintah desa harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Salah satu cara yang ditempuh adalah mengandalkan sumber pembiayaan lain melalui usulan aspirasi anggota legislatif.
Guntur menyebut sejumlah kepala desa mencoba mengusulkan kebutuhan pembangunan melalui dana aspirasi DPRD, baik di tingkat Kabupaten Blitar maupun DPRD Provinsi Jawa Timur.
“Mereka rata-rata sebagian mencari solusi sumber dana alternatif untuk mendanai pembangunan dari dana aspirasi DPRD,” jelasnya.
Namun, jalur tersebut juga tidak sepenuhnya mudah. Sebab, kebijakan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat turut berdampak terhadap kemampuan anggota legislatif di daerah dalam merealisasikan berbagai aspirasi yang telah dihimpun.
Guntur mengatakan, anggota dewan memang berupaya menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Akan tetapi, proses realisasi kerap menghadapi keterbatasan anggaran.
“Kami berupaya semua aspirasi di dapil kami dapat kami tampung, namun saat realisasi banyak kendala, seperti tidak tercukupi atau terealisasi dari para pemohon,” ungkapnya.
Minta Ruang Dialog Diperluas
Di tengah berbagai persoalan tersebut, Guntur menilai komunikasi antara pemerintah desa dan wakil rakyat perlu terus dibangun.
Ia berharap forum seperti sosialisasi tersebut tidak berhenti pada satu kegiatan, tetapi menjadi ruang bagi kepala desa dan perangkat desa untuk menyampaikan kondisi riil yang mereka hadapi.
“Dialog seperti kegiatan hari ini harus terus berlanjut, dan kami akan memberikan ruang kesempatan pada kegiatan sosialisasi dewan berikutnya,” tutur Guntur.
Menurutnya, perangkat desa memiliki posisi penting karena menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam pelayanan sehari-hari.
“Untuk para perangkat desa juga bisa menyampaikan angan-angan, gagasan dan harapan mereka. Karena bagaimanapun mereka adalah ujung tombak pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat desa,” pungkasnya. (Kirana)
0 Komentar