Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah memperbesar manfaat sektor pertambangan bagi negara dan masyarakat. Kepada jajaran kabinet, khususnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, ia mengarahkan agar sedikitnya 70 persen hasil dari seluruh izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara. Prabowo juga membuka kemungkinan pengambilalihan saham perusahaan tambang jika diperlukan. Pernyataan itu disampaikan saat pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Prabowo menegaskan investasi tetap dibutuhkan dan pelaku usaha masih diberi kesempatan menanamkan modal. Namun, setelah modal mereka kembali, keuntungan pertambangan harus lebih banyak dinikmati bangsa Indonesia. Menurutnya, sumber daya alam tidak seharusnya hanya menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, sementara masyarakat memperoleh manfaat terbatas. Ia menyebut penguatan peran negara tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945 sebagai landasan pengelolaan perekonomian nasional.
Dalam pidatonya, Prabowo mengkritik praktik pengelolaan izin yang dinilai telah berlangsung selama puluhan tahun. Ia menyoroti pemegang IUP, hak guna usaha, dan hutan tanaman industri yang memperoleh kemudahan, tetapi membawa keuntungan ke luar negeri. Pemerintah, katanya, perlu membenahi sistem ekonomi agar kekayaan nasional digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Penguasaan negara atas sektor strategis diharapkan mengembalikan pengelolaan sumber daya alam sesuai konstitusi.
Sumber : portalmiliter
SIDIK,SH

0 Komentar