MUBA, R24J
SUMSEL – Perang melawan mafia illegal drilling di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) semakin memanas dan mulai mengungkap "kawan" sekaligus "lawan" di lapangan. Fitro, Sekretaris Jenderal Gabungan Pemuda Peduli (GPP) Sumsel, yang dikenal vokal menyoroti perusakan hutan akibat pengeboran minyak ilegal, justru didepak dari grup WhatsApp oleh Arianto, Ketua LSM Gempita Sumsel.
Diduga kuat, aksi pencopotan (kick) dari grup WA tersebut terjadi karena Fitro gencar memviralkan aktivitas ilegal yang disinyalir melibatkan "jagoan" atau pihak yang dilindungi oleh ketua LSM tersebut.
Kronologi: Share Berita Berujung Teror dan "Pecat" Grup Konflik memuncak setelah Fitro membagikan link berita investigasi berjudul: "Darurat Hutan Muba! GPP Sumsel Nyatakan Perang: Cabut Izin PT Agrinas, Tangkap Mafia Minyak Berkedok Oknum Ormas".
Bukannya mendapat dukungan solidaritas sesama aktivis, Fitro justru menerima perlakuan tidak mengenakkan. Tak lama setelah berita tersebut tersebar, Fitro mengaku menerima chat pribadi dari orang tak dikenal (OTK) yang mengancam dirinya.
"Saya diminta jangan ngurusin 'priok nasi' orang lain. Disuruh urus priok sendiri saja. Intinya saya diminta berhenti mengganggu aktivitas ilegal mereka di Muba," ujar Fitro dengan nada tegas.
Puncaknya, ketua LSM Gempita Sumsel, Arianto, menunjukkan ketidaksenangannya dengan mengeluarkan Fitro dari grup WhatsApp, yang semakin menguatkan indikasi adanya keterlibatan oknum-oknum yang merasa terusik.
Kawasan Hutan Jadi Lautan Lumpur, PT Agrinas Disorot Fitro dan tim GPP Sumsel tidak patah arang. Mereka semakin gencar mengungkap skandal penghancuran Hutan Kawasan di Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Muba. Hutan yang seharusnya menjadi paru-paru dunia, kini hancur lebur menjadi lautan lumpur hitam akibat masifnya penambangan minyak ilegal.
GPP Sumsel secara resmi menyatakan perang terhadap praktik ilegal yang diduga difasilitasi oleh PT Agrinas dan dibekingi oleh oknum ormas "Y" serta oknum ormas lainnya.
"PT Agrinas secara terang-terangan melanggar izin. Hutan yang seharusnya untuk perkebunan kelapa sawit, beralih fungsi menjadi sarang penyamun minyak ilegal. Ini pelanggaran berat! Kami mendesak Kementerian LHK segera MENCABUT IZIN PT Agrinas. Jangan biarkan perusahaan lalai merampok kekayaan alam kita," tegas Fitro.
Sentilan Maut: Aparat Menindak atau Menikmati? GPP Sumsel juga menantang nyali Polsek Tungkal Jaya dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk bertindak nyata, bukan hanya sekadar mengeluarkan himbauan "macan kertas".
"Rakyat sudah muak dengan kata 'himbauan'. Jika pengeboran ilegal di lahan PT Agrinas tetap beroperasi, patut diduga ada oknum aparat yang ikut mencicipi 'kue' minyak tersebut. Polisi itu tugasnya menembak mati praktik ilegal, bukan memeliharanya dengan alasan kondusivitas yang semu!" cetus juru bicara GPP Sumsel.
Ultimatum Rakyat: Sikat Habis atau Turun ke Jalan! Gabungan Pemuda Peduli Sumsel memberikan ultimatum keras: Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan tegas berupa penangkapan aktor intelektual dan penghentian total aktivitas di lokasi PT Agrinas, mereka mengancam akan melakukan aksi massa besar-besaran untuk mengepung kantor-kantor terkait.
"Hutan Muba adalah warisan anak cucu kita, bukan mesin uang bagi oknum Ormas 'Y' dan perusahaan nakal! Sikat habis atau kami yang turun ke jalan!" tutup pernyataan GPP Sumsel.
("/Jf & Tim7)
0 Komentar