Kab.Tasikmalaya, R24 Jam
Menuai sorotan publik polemik biaya kegiatan Bimbingan Teknis pendataan Aplikasi Dapodik versi 2026 yang di selenggarakan oleh Forum Komunikasi Operator Sekolah (FKOS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Se-Kabupaten Tasikmalaya batal, diketahui pembiayaan kegiatan tersebut di patok Rp 450.000 per Sekolah. Dimana pesertanya mencapai 140 Sekolah Swasta.
Hal tersebut menuai berbagai tanggapan dari masyarakat, ada yang menilai bahwa pembiayaan tersebut hanya merauk keuntungan semata, bahkan ada juga yang berpendapat bahwa hasil keuntungan tersebut di setor ke KCD.
Pejabat Kantor Cabang Dinas (KCD) XII Endang, ketika dikonfirmasi jumat (15/8/2025). paparkan bahwa forum tersebut telah di bubarkan KCD, dan kegiatan tersebut juga di batalkan.
"Kamis malam forum berikut MKKS di panggil kesini dan dilakukan BAP terkait yang lagi banyak di perbincangkan dikalangan masyarakat dan hasil pertimbangan diputuskan kegiatan tersebut di batalkan dan forum di bubarkan."jelasnya
Lebih jelas Endang sampaikan bahwa secara niat jahat (mens rea) udah jelas dengan adanya surat edaran tersebut
"Secara mens rea udah jelas itu itikad tidak baik dengan adanya surat edaran, dan di bikin rencana proposal dan timbul biaya tersebut."tegasnya
Endang juga bantah bahwa kegiatan tersebut atas instruksi pihak KCD
"Itu kegiatan inisiatif antara forum dan MKKS dan sebelum nya tidak ada koordinasi sama sekali dan surat edaran yang beredar luas tersebut belum keterima sama kami."paparnya
Endang juga sebut forum tersebut ilegal
"Secara SK entah siapa yang mengasih SK tersebut mungkin dari MKKS mungkin juga ilegal"ucapnya
Di sudut lain Iwan selaku perwakilan dari forum jelaskan bahwa forum tersebut sekedar membantu MKKS.
"kami hanya membantu MKKS dan kami disini juga sebagai pesuruh dari MKKS."tegasnya
Ahmad Sopandi selaku Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) saat di konfirmasi melalui panggilan seluler sebut bahwa kegiatan tersebut awalnya mulia untuk membantu oprator yang awam.
"Niatnya cuma membantu operator sekolah karna tidak semua operator cerdas, berpengalaman, sehingga itu jadi dasar untuk menyelenggarakan bimtek tersebut."jelasnya
Ahmad Sopandi juga bantah kegiatan tersebut inisiatif dari MKKS
"itu inisiatif dari forum yang datang ke kita dan secara SK jelas legal karna di kasih SK oleh Dinas yang dalam hal ini KCD."sambungnya dengan nada ketus
Mengenai hal tersebut Perlu pendalaman lebih lanjut dan jika diperlukan, bisa melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menjadi pintu masuk guna penyelidikan kasus tersebut yang patut di duga masih banyak pungutan-pungutan lain.
Reporter Robi Darwis
0 Komentar